Tinjau 6 Lokasi Penilaian Adipura, Wakil Wali Kota Diprotes Pedagang Pasar Aksara.
Kedatangan Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, di Pasar Aksara, Jumat (15/10), disambut protes pedagang. Para pedagang menuntut Pemerintah Kota Medan menempatkan para pedagang di pasar itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Kepada wakil wali kota, para pedagang yang mayoritas kaum ibu itu, meminta agar pedagang kain dan pecah belah yang berjualan di lantai I dikembalikan ke lantai II. Pasalnya, sesuai ketentuan lantai I Pasar Aksara diperuntukkan bagi pedagang kebutuhan pokok dan lantai II untuk pedagang kain dan pecah belah.
Namun, banyak pedagang kain dan pecah belah berjualan di lantai I. Akibatnya, pembeli lebih tertarik berbelanja di lantai I dan malas naik ke lantai II sehingga dagangan pedagang di lantai II tidak laku.
Kunjungan wakil wali kota, dan rombongan di antaranya Ketua Komisi B DPRD Medan Irwanto Tampubolon, dan sejumlah pejabat Pemko lainnya ke Pasar Aksara tersebut, untuk melihat lokasi penilaian Adipura. Selain meninjau Pasar Aksara, wakil wali kota juga meninjau Pusat Pasar Medan, Pasar Sentosa, RS Pirngadi Medan, parit silang saling di Jalan Serdang, dan sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan di Jalan Pancing Medan.
Di Pusat Pasar, rombongan wakil wali kota diterima Ketua Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara A Kendeng Simanjuntak. Di Pusat Pusar ini, tempat pembuangan sampah (TPS) masih bercampur antara sampah basah dengan sampah kering.
Sedangkan di RS Pirngadi Medan, wakil wali kota dan rombongan meninjau ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), dapur umum dan TPS. Dari kunjungannya ke berbagai tempat itu, wakil walin kota menemukan banyak toilet/wc yang tidak berair dan drainase tersumbat lumpur dan sampah.
Dzulmi Eldin mengatakan, ada 147 lokasi di Kota Medan yang menjadi penilaian Adipura. Dari beberapa lokasi yang sudah ditinjau, masih banyak perbaikan yang harus dilakukan seperti kondisi sarana dan prasarana, drainase, kebersihan dan penghijauan, agar memenuhi standar penilaian Adipura.
Setelah meninjau enam lokasi, tim Adipura Kota Medan akan melanjutkan peninjuan ke lokasi lainnya, hari Sabtu (16/10) ini. (M28)
Sumber : Harian Sianar Indonesia Baru Medan
Fraksi Demokrat DPRD Sumut mendesak Gubsu mengevaluasi kinerja Bappedasu (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Biro Keuangan Pempropsu, karena keduanya menjadi penyebab utama buruknya kualitas pembangunan infrastruktur di Sumut.“Banyak proyek yang gagal akibat perencanaan yang tidak berkualitas. Ini karena banyak penempatan pejabat di Bappeda yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Seperti sarjana pertanian ditempatkan di bidang infrastruktur,” kata Wakil Ketua FP Demokrat DPRD Sumut Tunggul Siagian, SE kepada wartawan, Jumat (15/10) di gedung Dewan.Tunggul menjelaskan, buruknya kinerja Bappeda dan Biro Keuangan Pemprovsu terlihat banyaknya alokasi anggaran untuk proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga banyak proyek yang dikerjakan asal jadi dan akhirnya gagal.“Contohnya ada proyek pembangunan jalan yang seharusnya biayanya Rp500 juta. Namun Bappeda dan Biro Keuangan hanya mau mengalokasikan anggaran Rp300 juta. Akibatnya proyek pembangunan jalan itu gagal karena perencanaan yang tidak berkualitas itu,” katanya.Kondisi tersebut, tambah Tunggul, akhirnya menyebabkan DPRD Sumut dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi terpasung. Padahal, seluruh proyek pembangunan yang diusulkan anggota dewan berasal dari masukan masyarakat pada saat melakukan reses ke masing-masing daerah pemilihan.“Pejabat Biro Keuangan itu tidak memahami teknis penganggaran proyek. Banyak aspirasi kepada dewan ketika reses tidak mampu terakomodir oleh kedua badan ini. Padahal aspirasi kebutuhan masyarakat inilah yang menjadi dasar pengalokasian anggaran pembangunan dalam APBD,” katanya.Karena itu menurut Tunggul, untuk memperbaiki kualitas pembangunan di Sumut, Gubsu perlu mereformasi Bappeda dan Biro Keuangan Pemprovsu. “Karena sudah jelas, kelemahan kedua lembaga ini yang sangat memberikan andil akan buruknya infrastruktur dan pembangunan lainnya di Sumut,” jelasnya.Sebelumnya, dalam pandangan umum Fraksi Demokrat melalui jurubicaranya Jamaluddin Hasibuan menegaskan, perlu dilakukan evaluasi kinerja Bappedasu dengan menempatkan orang yang tepat di bidangnya dalam rangka terciptanya perencanaan pembangunan berkualitas dan konsisten, sehingga arah dan pencapaian pembangunan Sumut ke depan dapat lebih transparan dan terukur serta berkelanjutan.Dalam alokasi anggaran, katanya, agar lebih memperhatikan konsistensi penggunaan anggaran, sehingga perencanaan dan tujuan pembangunan tersebut dapat selesai dengan tuntas.(M10/ r)
Sumber : Harian Sinar Indonesia Baru Medan
DPRDSU desak Gubsu Evaluasi Kinerja Bappeda dan Biro Keuangan Pemprovsu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar