Ketua DPRDSU: APBD Sumut TA 2011 Rp4,5 Triliun Lebih Harus Pro Rakyat
* Perbaikan Infrastruktur Jalan yang “Hancur” Harus Jadi PrioritasKetua DPRD Sumut H Saleh Bangun menyatakan, DPRD Sumut melalui badan anggaran terus berupaya mewujudkan APBD Propsu TA 2011 senilai Rp4,5 triliun lebih harus pro rakyat. Bahkan, lembaga legislatif terus mendorong agar Pempropsu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara signifikan pada tahun anggaran 2011.
Pernyataan ini diungkapkan H Saleh Bangun kepada wartawan, Kamis (14/10) di ruang kerjanya gedung DPRD Sumut, setelah memimpin sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD Sumut TA 2011.
Menurut Saleh Bangun, upaya yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Sumut agar APBD TA.2011 pro rakyat, dengan memberi pertimbangan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar pembelian helikopter pada tahun anggaran 2011 ditunda.
Jika dilihat dari struktur PAD Sumut, katanya, potensi peningkatan PAD masih dapat dilakukan secara signifikan, khususnya pada sektor pajak daerah. Karenanya, dewan di DPRD Sumut sudah mengagendakan untuk melakukan revisi terhadap peraturan daerah terkait dengan pajak daerah, yang akan selesai pada tahun anggaran 2010.
Selain itu, katanya, beberapa agenda pokok program pro rakyat yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat juga didukung oleh APBD TA 2011, diantaranya program pada dinas pendidikan dan dinas kesehatan akan terus diupayakan dapat memberikan solusi bagi masyarakat Sumut.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tambah Saleh yang juga penasihat FP Demokrat, melalui APBD TA 2011 perbaikan infrastruktur jalan yang hancur harus menjadi prioritas anggaran. Dengan lancarnya lalu lintas dan infrastruktur yang bagus, biaya produksi dan distribusi akan lebih murah, sehingga bisa menguntungkan produsen.
Menurutnya, beberapa program untuk mengurangi angka kemiskinan dan program membuka lapangan pekerjaan di daerah, juga sudah ditampung dalam APBD TA 2011. tentang penyertaan modal kepada BUMD daerah, prinsipnya BUMD adalah sarana investasi daerah yang dimiliki rakyat Sumut melalui Pemprovsu.
Karena, katanya lagi, BUMD salah satu sarana yang efektif untuk mendukung program kerja pemerintah daerah. “Tinggal kita kawal pengelolaannya agar berjalan dengan baik dan didukung oleh SDM yang berkualitas,” ungkapnya.
Prinsipnya, tambah Saleh, APBD TA2011 memang pro rakyat, bahkan pendapat para anggota dewan melalui pemandangan umum fraksi, secara substansi menginginkan agar APBD TA2011 bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumut dan tidak dikorupsi.(M10/ r)
Sumber : Harian Sinar Indonesia Baru, Medan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar